MEDIA INFOTA ■ Dalam rangka Penanganan perkembangan COVID-19 dan evaluasi vaksinasi di Sulsel, Forkopimda Sulsel melakukan rapat koordinasi dengan para Bupati/walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota diruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel, Selasa 22 Februari 2022.
Pada kesempatan tersebut PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman mengatakan bahwa penekanan dalam pertemuan ini adalah percepatan vaksinasi dengan target 100 persen dosis pertama dan optimalisasi menyelesaikan vaksin terhadap stock vaksin yang dimiliki hingga akhir Februari.
"Terkait dengan isolasi terpadu (isoter) saya minta agar diaktifkan kembali, tapi yang terpenting adalah untuk menghabiskan vaksin yang hampir kadaluarsa pada tanggal 28 Februari nanti", tegasnya.
Lanjut, dirinya telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah khusus SMA, untuk melakukan pendataan kepada semua anak sekolah dengan menggunakan kartu Kepala Keluarganya, dan ini merupakan suatu kewajiban, sehingga kita dapat mengetahui siapa-siapa anggota keluarga yang belum divaksin. Saya minta kepada seluruh wali kota/Bupati agar senantiasa melakukan sharing terkait upaya yang dilakukan dalam penanganan covid-19 ini.
Selain itu Andi Sudirman juga meminta agar protokol kesehan lebih ditingkatkan, pemberian edukasi, menangkal Hoax dan melaksanakan operasi yustisi serta menghimbau agar PPKM mikro kembali dijalankan.
Sementara itu dr. Arman Bausat, Sp.B, Sp.OT(K) Spine selaku Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menjelaskan ada beberapa masalah dalam vaksinasi covid-19 pasca 70% di provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya yaitu laju vaksinasi harian sangat rendah karena adanya pemahaman yang salah bahwa capaian vaksinasi 70% akhir tahun 2021 sudah dianggap selesai karena sudah memenuhi syarat untuk Herd Immunity, berkembangnya hoax tentang efek samping terhadap vaksin tertentu, Dinas Kesehatan kesulitan dalam menemukan sasaran, dan juga rendahnya peran serta tokoh masyarakat dalam percepatan cakupan vaksinasi menuju “Herd Immunity”.
Terkait dengan masalah banyaknya stok vaksin yang akan kadaluarsa. Hal ini terjadi karena droping vaksin dari pusat mendekati masa kadaluarsa, sulitnya mengejar sasaran sementara stok vaksin masih banyak, fasilitas kesehatan Kab/kota lupa melaporkan vaksin yang akan kadaluarsa.
"Pada kesempatan ini, saya berharap peran serta stakeholder dalam meningkatkan laju vaksinasi dengan cara meminta kepada seluruh kepala RT/RW untuk mendata warganya yang sudah dan yang belum di vaksin untuk dilaporkan ke Lurah/Kades dan ditindaklanjuti di tingkat kecamatan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota untuk menyiapkan tim vaksinasi dan bersama forkopimda untuk melaksanakan giat kebut vaksinasi, minta dukungan vaksinator keliling Provinsi, serta vaksinator Polda dan Kodam untuk kecepatan laju vaksinasi", ujarnya.
Publish : wandi
