Perkuat Sistem Hukum dan Lindungi Potensi Daerah, Pemkab Soppeng Jalin Sinergi dengan Kemenkumham Sulsel
Media Infota, Soppeng – Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan keseriusannya dalam membangun landasan hukum yang kokoh sekaligus menjaga dan melindungi keunggulan aset daerah. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, saat menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, di ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Andi Basmal menekankan bahwa harmonisasi peraturan daerah merupakan kunci utama agar setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Ia mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, tercatat sepanjang tahun 2025, telah dilakukan penyelarasan terhadap 25 rancangan produk hukum daerah.
“Setiap regulasi harus lahir dari kajian yang mendalam dan proses penyelarasan yang matang. Tujuannya tak lain agar peraturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujar Andi Basmal.
Selain membahas aspek regulasi, pertemuan ini juga membahas strategi perlindungan potensi ekonomi daerah melalui jalur hukum, khususnya skema Kekayaan Intelektual. Kanwil Kemenkumham Sulsel mendorong terbentuknya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Kabupaten Soppeng.
Langkah ini dianggap sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum resmi bagi berbagai produk unggulan khas Soppeng, seperti Kopi Mattbulu, Kopi Tungke, Cabe Tappaning, Kaloa, hingga tembakau lokal, agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Merespons hal tersebut, Bupati Soppeng menyambut baik usulan dan tawaran kerja sama tersebut. Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus membuka ruang kolaborasi demi kemajuan daerah.
“Kami melihat ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kerja sama lintas pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Harapannya, tercipta lingkungan pembangunan yang berkelanjutan dan terlindungi secara hukum,” tegas Bupati Suwardi.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan bersinergi penuh dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel guna memastikan setiap potensi yang dimiliki daerah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai melalui regulasi yang tepat, adaptif, dan berkelanjutan.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut antara lain Penjabat Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bappelitbangda, Direktur Perseroda, serta perwakilan dari jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan.(**)
