Panelis Bertanya Tentang SPBE, Mapparemma - Adawiah Jawab Internet Gratis



Mediainfota,MAKASSAR - Pemahaman yang minim terkait pengelolaan pemerintahan melahirkan kekhawatiran akan masa depan kepemimpinan di Soppeng.

Saat Debat Paslon Pilkada Soppeng, Jumat, 8 November 2024, malam di Hotel Novotel, Makassar, kekhawatiran itu terungkap. 

Saat sesi kedua pertanyaan panelis, Paslon Andi Mapparemma - Andi Adawiah (Siap Ada) yang ditanyakan mengenai strategi dan kebijakan Paslon No. 1 terkait dengan kendala penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Soppeng. 

Andi Mapparemma kemudian menjawab bahwa mereka akan mengadakan internet gratis agar lebih banyak orang Soppeng yang menikmati internet. "Akan ada lebih banyak titik dimana internet gratis akan diadakan sehingga lebih banyak warga yang menikmati," katanya. 

Penjelasan yang disampaikan Andi Adawiah juga makin membuat pertanyaan tentang SPBE ini menjadi kacau. "Akan ada internet gratis di Taman Juara sehingga lebih banyak pelaku usaha yang bisa menikmati" tambahnya. 

Padahal, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau yang sering disebut sebagai e-Government, adalah sebuah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik.

Penerapan SPBE sendiri berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Dengan kondisi seperti itu juga terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya.
“Masyarakat juga menuntut pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif,” tandas Kasubdit Infrastruktur dan Teknologi, Interoperabilitas Pemerintahan, Kemkominfo, Ade Frihadi

Oleh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. (*)